JAGABERITA.ID – Warga terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kini kebingunan. Pasalnya, mereka dilarang kembali ke rumahnya karena kondisinya berbahaya, namun disisi lain hingga kini belum ada kejelasan mengenai relokasi.
Nmapak di Kampung Sekip, RT 7 RW 1, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang sekitar pukul 20.00 WIB, kampung itu tampak gelap. Hanya ada beberapa lampu di rumah warga yang masih menyala.
Jalanan yang retaknya semakin besar karena tanah terus bergerak membuat warga yang melintas tampak begitu berhati-hati. Warga yang sebelumnya nekat pulang ke rumah untuk mandi, makan, dan mencuci baju mulai kembali ke tenda pengungsian karena kondisi kampung yang gelap.
Ketua RT 07 RW 01 Jangli, Joko Sukaryono mengatakan, warga kini berada dalam ketidakpastian menjelang batas akhir masa pengungsian pada 16 April 2026.
“Untuk tinggal di tenda batas waktu sampai tanggal 16 April, tinggal beberapa hari lagi tapi sampai sekarang belum ada kejelasan relokasi,” papar Joko di lokasi, Senin (6/4/2026).
“Sedangkan setelah tanggal 16 kita nggak ada tempat lagi. Untuk kembali ke tempat asal juga dari TNI sudah tidak diperbolehkan. Keluarga saya setelah ini bingung juga tinggal di mana,” katanya.
Ia menjelaskan, lokasi pengungsian saat ini berada di lahan milik perorangan yang hanya dipinjam sementara. Masa pinjam tersebut akan berakhir pada 16 April, sehingga warga terdampak harus segera angkat kaki dari lokasi.
“Kita itu kan dari awal tinggal di sini sudah tahu kalau ini tanah milik TNI AD, itu dari mbah-mbah kita dulu. Makanya yang tinggal di situ sudah generasi ketiga,” jelasnya.
“Kalau di tempat pengungsian itu tanah hak milik. Kita sifatnya hanya pinjam karena saat itu darurat, tidak ada tempat untuk tinggal di tenda, makanya kita pinjam tempat,” ungkapnya.
Saat ini warga juga tidak bisa kembali ke rumah masing-masing karena kondisi tanah masih labil terus bergerak dan berbahaya. Diketahui, lahan yang ditempati warga itu disebut milik TNI.
“Kita sudah dapat warning, tidak boleh kembali ke rumah. Tapi kalau tidak ada relokasi, kita juga tidak punya pilihan,” katanya.
Joko menyebut, sebelumnya pemerintah sempat menjanjikan relokasi bagi warga terdampak saat kunjungan sejumlah pejabat. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut konkret.
“Kemarin janji dari Gubernur itu kita sudah simpan videonya, (katanya) segala sesuatunya mengenai relokasi atau biaya dan lain-lain ditanggung pemerintah. Sudah janji pas awal bulan, tapi sampai sekarang nggak ada tindak lanjut,” ungkapnya.
Sebagai langkah darurat, pihaknya menyiapkan sejumlah opsi jika relokasi belum tersedia hingga tenggat waktu. Salah satunya memindahkan tenda ke pinggir jalan.
“Kalau tenda belum diambil BPBD, kemungkinan kita pindah ke jalan. Itu alternatif darurat,” ujarnya.
Pilihan lain yang lebih berisiko, lanjut Joko, yakni para warga akan nekat kembali ke rumah masing-masing yang sebenarnya masih bisa ditempati, meski rawan terjadi tanah gerak susulan.
“Mau tidak mau saya kembalikan ke rumah masing-masing. Karena selain yang rumah roboh itu masih bisa ditinggali meskipun bahaya,” jelasnya.
“Kalau yang rumahnya sudah nggak bisa ditinggali mereka sebagian sudah ngontrak dan ngekos. Biayanya itu mereka pribadi, nggak ada subsidi pemerintah sama sekali,” tambahnya.
Dia mengungkapkan, berdasarkan data yang dicatatnya, terdapat 17 rumah terdampak dengan total sekitar 23 KK. Dari jumlah tersebut, empat rumah telah roboh dan tidak bisa dihuni sama sekali.
“Yang rumahnya roboh ada yang sudah ngontrak, ngekos, atau tinggal di rumah saudara dengan biaya sendiri,” jelas Joko.
Ia menambahkan, mayoritas warga bekerja sebagai buruh harian, sehingga kesulitan jika harus mencari tempat tinggal secara mandiri dalam waktu dekat tanpa adanya bantuan dari pemerintah.
Karena mau bagaimanapun kita untuk arah membeli rumah memang nggak ada. Ekonomi kita kan ekonomi kelas bawah. Kalau harus cari tempat sendiri jelas berat,” katanya. (dtk*)
