JAGABERITA.ID – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus menyebut Provinsi Jawa Tengah masuk lima besar memperoleh penilaian tertinggi dalam Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025. Provinsi Jawa Tengah berhasil menempati urutan ketiga, dari lima Provinsi yang memiliki skor terbaik di Indonesia dengan capaian skor IDI 86,72.
Dalam sambutannya, Wamenko Polkam, menerangkan, sedangkan provinsi yang menempati di posisi pertama adalah Provinsi Yogykarta dengan total skor capaian IDI 89,23. “Dan disusul di urutan kedua, Provinsi Bali dengan capaian IDI 88,73. Posisi keempat diduduki Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai IDI 86,14. Yang mana tahun ini, posisinya turun dari tahun 2024 lalu yang berada di urutan kedua. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah naik dari posisi keempat tahun 2024, dari posisi empat ke posisi tiga. Dan di urutan kelima diraih oleh provinsi Jawa Timur dengan capaian skor IDI 84,05,”terang Wamenko Polkam.
Menurut Lodewijk, indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator pembangunan yang memotret kejadian faktual di tingkat Provinsi dan Pusat terkait praktik-praktik demokrasi baik prosedural maupun substansial, yang ditopang tiga aspek yaitu Kebebasan Sipil (7 Indikator),
Kesetaraan Politik (7 Indikator), serta Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 Indikator).
IDI merupakan salah satu ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang. Yakni RPJMN 2024-2029 dan RPJPN 2025-2045.”Khususnya pada prioritas nasional untuk memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,”imbuhnya.
Selain itu, IDI saat ini telah diturunkan ke dalam RPJPD 2025-2029, dan menjadi tolak ukur indikator kinerja utama Gubernur.
Secara nasional, kata dia, penilaian IDI tahun 2025 78,19 turun dari capaian tahun 2024 lalu mencapai diangka 79,81. “Artinya ini turun 1,62 poin, dari target IDI tahun 2025 dengan rentang 81,69- 85,23 yang ditetapkan oleh Bappenas,”papar Lodewijk.
Akhmad Wiyagus, Wamendagri RI, menambahkan, tujuan capaian IDI tidak melulu dalam bentuk angka, tapi dapat merubah tata kelola yang demokratis, inklusif, adil untuk menuju kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. “Dan dijadikan instrumen penyusunan kebijakan politik mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah,”ujarnya.
Menurutnya, masih ada tantangan menuju pembangunan nasional yakni ketimpangan kualitas demokrasi antar wilayah. Sehingga penting membuat klaster IDI berdasarkan kondisi daerah masing-masing, tidak bisa diitung sama secara nasional. “Kemudian kerentanan konflik sosial, polarisasi, pemenuhan akses digital yang belum merata, dan optimalnya stabilitas politik, serta pelayanan publik,”imbuhnya.
“Sehingga perlu dilakukan upaya kolaboratif, mulai dari pusat, daerah, legislatif, aparat hukum, media seluruh elemen masyarakat,”sambungnya.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry B Harmadi menjelaskan, bahwa pencapaian IDI yang baru keluar secara umum sudah baik, dari 38 provinsi. Angkanya ini terlihat cukup tinggi, di Sumatera, mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera selatan, Babel dan Kepri. IDI-nya baik. “Memang di Jawa sedikit punya pekerjaan rumah di Banten. Sementara di Kalimantan semuanya terlihat hijau. Tapi Sulawesi Barat, gorontalo dan Sulawesi Tengah juga masih punya tugas. Dan wilayah lainnya yang butuh perbaikan daerah yang masih baru pemekaran yakni Papua Tengah, Papua pegunungan, dan Papua Selatan,”paparnya.
Sementara, Wakil Menteri Bappenas RI, Febrian Alphyanto Ruddyar menambahkan, bahwa Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025 menjadi ruang konsolidasi yang baik untuk melakukan evaluasi dan langkah perbaikan bersama menuju kinerja pembangunan berkualitas. “Sehingga nantinya skor IDI benar-benar nyata menjadi ukuran program pembangunan nasional. Indikatornya juga dijadikan acuan pembangunan dari pusat, sampai daerah baik provinsi, kabupaten/kota,”pungkas dia. (Yuli)
