JAGABERITA.ID – Perdana Menteri India Narendra Modi menjelaskan pembentukan satuan tugas (satgas) yang dipimpin pengusaha teknologi Nandan Nilekani untuk merombak sistem ujian nasional menyusul gelombang protes yang dipicu kebocoran soal ujian.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosialnya pada Minggu (26/7/2026), Modi menegaskan sistem ujian India harus lebih dapat dipercaya, transparan, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Ia juga memastikan pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang baru ke parlemen pada Senin (27/7/2026) untuk memperketat penanganan kasus kebocoran soal.
Menurut Modi, aturan baru tersebut akan memperkuat aspek hukum sekaligus memperberat sanksi bagi pelaku kebocoran soal ujian.
Pernyataan itu menjadi komentar publik pertama Modi sejak Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri pada Sabtu (25/7/2026).
Pradhan mundur setelah mendapat tekanan dari aksi protes yang berlangsung selama beberapa pekan terkait kebocoran soal ujian yang terjadi pada Mei 2026.
Meski membahas reformasi sistem ujian, Modi tidak menyinggung pengunduran diri Pradhan dalam video berdurasi sekitar 30 detik tersebut.
Gerakan Cockroach Janta Party (CJP) yang dipimpin kalangan muda dan menjadi motor demonstrasi memutuskan menghentikan aksi protes pada Sabtu (25/7/2026) setelah pemerintah memenuhi tuntutan mereka.
Selain menyetujui reformasi sistem ujian, pemerintah India juga mencabut kasus hukum terhadap para demonstran serta memberikan kompensasi kepada keluarga siswa yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah skandal kebocoran soal ujian.
Nandan Nilekani dikenal sebagai tokoh di balik pengembangan sistem identitas digital India, Aadhaar. Ia juga merupakan salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Infosys. (beritasatu*)
