JAGABERITA.ID – Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk merealokasi anggaran belanja sejumlah program untuk menghadapi gejolak oleh tekanan tingginya harga minyak imbas konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Menurut Bhima, opsi tersebut menjadi jalan yang lebih baik alih-alih menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mengurangi tekanan fiskal.
“Jangan menaikkan harga BBM, masyarakat belum siap. Sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran,” ujar Bhima, Senin (9/3/2026).
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akibat beban tambahan Rp 340 triliun.
Bila konflik berlanjut lebih dari satu bulan dan pemerintah tidak menambah subsidi energi serta kompensasi ke PT Pertamina (Persero), kata Bhima, maka kenaikan harga BBM menjadi opsi berikutnya.
Sementara, bila BBM naik, inflasi pangan berpotensi melambung dan menurunkan konsumsi kelas menengah ke bawah.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, Bhima mengusulkan agar pemerintah menyesuaikan belanja tiga program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan food estate.
Khusus terkait MBG, menurut Bhima, sorotan dari lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service (Moody’s) bisa menjadi justifikasi untuk memangkas anggaran program tersebut.
Di sisi lain, Bhima berpendapat pemerintah perlu segera membahas penyesuaian APBN dengan DPR. Hal ini untuk meredam dampak volatilitas harga minyak terhadap ruang fiskal.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu satu bulan untuk mengevaluasi potensi penyesuaian APBN.
Untuk sejauh ini, Purbaya berpendapat rerata perkembangan harga minyak masih di bawah kapasitas maksimal APBN.
Dia juga belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Menurut Purbaya, anggaran fiskal masih cukup untuk menampung gejolak saat ini. (ant*)
