JAGABERITA.ID – Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan air dari waduk retensi Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) dapat dimanfaatkan untuk air baku atau air bersih bagi masyarakat.
“Waduk retensi gunanya untuk bisa menjadi air tawar ke depannya,” ujar Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Untuk pemanfaatan air dari waduk retensi tersebut, nantinya akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa, bukan oleh BOPPJ.
“Tapi saya menyarankan bahwa waduk retensi yang kami buat itu dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai air baku, air bersih bagi penduduk,” kata Didit.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (Pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.
Prabowo menjelaskan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar lima centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.
Dia menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.
Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.
Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.
Proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman rob dan dampak perubahan iklim.
Sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam kesempatan sebelumnya, Prabowo menjelaskan pembangunan proyek tanggul laut yang telah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sejak 1995 itu membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp 1.297 triliun.
Meski sudah masuk dalam perencanaan sejak 1995, Prabowo tidak merasa kecil hati karena mega proyek itu baru akan selesai hingga berganti kepemimpinan Presiden. (ant*)
