JAGABERITA.ID — Banjir, rob, dan persoalan sampah menjadi tantangan yang harus dihadapi Kota Semarang dalam menyiapkan kota hingga 2045. Karena itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong penguatan sistem kota yang mampu membaca risiko, merespons persoalan dengan cepat, serta didukung keterlibatan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Agustina saat memberikan keynote speech dalam Semarang Resilience Forum 2026 bertema “Semarang 2045 Kota Masa Depan yang Tangguh dan Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Senin (31/8).
“Kota yang tangguh bukanlah kota yang tidak pernah diterpa gelombang, melainkan kota yang tahu cara membaca arah angin dan menyiapkan dirinya untuk tetap berdiri tegak,” tegasnya.
Sebagai kawasan pesisir, Kota Semarang menghadapi dinamika tantangan urban yang kompleks, mulai dari banjir dan rob hingga persoalan sampah perkotaan. Volume sampah yang mencapai sekitar 1.200 ton per hari menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penanganan secara terintegrasi.
Dalam forum tersebut, Agustina memperkenalkan penguatan teknologi sebagai bagian dari upaya tersebut. AISSA (AI Solusi Sampah Semarang) kembali diluncurkan untuk memantau kondisi TPS secara real-time, sementara Flood Eye diperkenalkan sebagai platform deteksi dini risiko banjir dan rob.
Penanganan sampah juga dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan perguruan tinggi. Sejumlah metode yang dibahas mencakup pirolisis untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar setara solar, biodekomposer, hingga skema PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).
“Ada dukungan dari KSAD untuk mengolah sekitar 3,5 juta ton tumpukan sampah di sana melalui metode pirolisis. Diolahpabrik nanti hasilnya menjadi bahan bakar,” ungkapnya.
Namun, Wali Kota mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi dan infrastruktur tidak akan berdampak maksimal tanpa diikuti perubahan perilaku masyarakat. Ia menyoroti persoalan sampah yang kerap ditemukan di sekitar sistem pompa, mulai dari ban hingga berbagai barang rumah tangga yang berpotensi menghambat kerja infrastruktur pengendali banjir.
“Infrastruktur yang dibangun dengan baik tidak akan _sustain _tanpa perilaku masyarakat yang mendukung. Kita hanya akan terus-menerus menguras energi untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh budaya yang tidak tertata dan tidak terkoneksi dengan sistem yang sedang dibangun,” ucapnya.
Oleh karena itu, ketahanan kota menurut Agustina harus dibangun melalui kesadaran perilaku yang berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan tata kelola. Ia menekankan pentingnya Semarang memiliki grand design penataan kota yang konsisten dan berjangka panjang agar arah penanganan banjir tidak berganti konsep setiap terjadi pergantian kepemimpinan.
“Saya kira itu problematika paling krusial dalam proses perencanaan kita selama ini, yaitu belum tersusunnya grand design yang mengikat jangka panjang,” pungkasnya.
Semarang Resilience Forum 2026 diinisiasi melalui kolaborasi Pemerintah Kota Semarang bersama Universitas Diponegoro, dan Katadata, yang dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur akademisi, pemerintah, swasta, komunitas, dan media. (yuli)
