JAGABERITA.ID – Bupati Indramayu Lucky Hakim menyanyangkan insiden aksi unjuk rasa yang berujung perusakan fasilitas di Alun-alun Indramayu. Lucky juga mengaku kecewa atas perusakan oleh oknum pedemo tersebut.
Dia menaksir kerugian akibat peristiwa ini cukup besar hingga mencapai hampir Rp 100 juta. Berdasarkan pantauan, kerusakan terpantau cukup parah di sejumlah titik.
Mulai dari kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu penerangan, hingga pot tanaman hancur. Ikon kota, Tugu 0 Kilometer Indramayu, juga tak luput dari sasaran amuk massa.
“Kerusakannya lumayan banyak, itu (kerugian) hampir Rp 100 juta. Itu adalah uang rakyat, tapi dirusak, terus di sebelah sana (Tugu 0 Kilometer Indramayu) tulisan Indramayunya pun dihancurin semuanya,” ujar Lucky di Pendopo Indramayu, Kamis (2/4/2026).
Diketahui, massa aksi yang melakukan unjuk rasa tersebut adalah para petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi). Kekecewaan massa memuncak dan berujung anarkistis lantaran Bupati Lucky Hakim berhalangan hadir dan hanya diwakili oleh jajaran Pemkab Indramayu.
Dalam orasinya, para petambak menolak keras proyek Revitalisasi Tambak Pantura. Mereka menilai, program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut akan merampas tambak yang telah puluhan tahun menjadi ladang mata pencarian mereka.
Menanggapi hal itu, Lucky mengatakan, Pemkab Indramayu tidak melarang warga untuk demo. Termasuk pada demo yang digelar hari ini, Pemerintah kabupaten Indramayu bahkan memfasilitasi para petambak untuk beraudiensi. Tuntutan para pedemo pun telah diserap utuh oleh Pemkab.
Materi demo itu kalau tidak salah adalah tidak menerima tentang program Revitalisasi Tambak,” ujar dia.
Hanya saja, persoalannya, program tersebut bukan program Pemkab Indramayu, lahan yang disasar untuk Proyek Revitalisasi Tambak Pantura ini pun adalah tanah negara yang berada dalam penguasaan Kementerian Kehutanan, kemudian dilimpahkan ke KKP. Artinya, proyek ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jadi, yang punya kerja adalah pemerintah pusat melalui kementerian, tanahnya adalah tanah negara, dan ketempatannya di Indramayu. Kami tidak punya kuasa akan masalah itu,” ujarnya.
Meski demikian, Lucky mengeklaim Pemkab Indramayu tidak tutup mata atas keluhan warga.
Sebelumnya, Pemkab telah berupaya menjembatani aspirasi petambak dengan mengundang langsung pihak KKP ke Indramayu. “Kalau tidak ada titik temu, sebenarnya bisa menyampaikannya ke DPR RI Komisi IV, itu yang bermitra dengan KKP, kemudian pertanian, jadi bisa disampaikan aspirasinya,” paparnya.
Tapi, kalau ke Pendopo ya boleh sajalah, sampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai merusak,” lanjut Lucky Hakim.
Lucky pada kesempatan itu mengaku sangat kecewa dengan aksi perusakan fasilitas umum hari ini, mengingat aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya di Indramayu selalu berjalan tertib. Belum lagi kondisi kawasan Alun-alun Indramayu yang belum lama ini baru saja dipercantik agar bisa dinikmati masyarakat luas. (kompas*)
