JAGABERITA.ID – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang terus melakukan upaya intervensi untuk menyediakan rumah sehat masyarakat lewat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tahun 2026 ini, Disperkim memiliki target pembangunan dan rehab rumah sehat di 1.000 titik yang tersebar di 16 kecamatan.
Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati menjelaskan, pihaknya dalam tiga tahun terakhir ini, selalu memenuhi target program RTLH yang rata-rata mencapai diangka lebih dari 1.000 rumah per tahunnya. Dan di tahun 2026 ini, sesuai RPJMD kami menargetkan sebanyak 1.000 unit rumah sehat dari anggaran APBD,”paparnya, kepada awak media, Selasa (28/7/2026).
Dikatakan Pipie, sapaan akrabnya, untuk tahun 2026 ini ada kenaikan biaya pembangunan rumah sehat yakni per rumah, dari sebelumnya dianggarkan Rp 20 juta/rumah, sekarang ini naik menjadi Rp 30-35 juta per unit. “Karena menyesuaikan dengan harga bahan material yang saat ini naik,”katanya.
Hingga di semester pertama, kata Dia rumah yang akan dieksekusi total ada 600 titik usulan. Sebanyak 105 rumah telah dieksekusi di lapangan, sedangkan sisanya proses droping material. “Mudah -mudahan pada September mendatang pembangunan rumah sehat sudah bisa terselesaikan semuanya,”jelasnya.
Kabid Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman, Wiknya menambahkan, total rumah yang tidak layak huni di kota Semarang masih ada 2.445 rumah, namun kemungkinan akan bertambah setelah pendataan ulang di lapangan. “Ini masih proses, kemungkinan ada tambahan data rumah tidak layak huni yang baru, karena disesuikan dengan kondisi di lapangan sekarang.
“Tahun ini yang akan diintervensi 1.000 unit dengan APBD, yang rehab sekitar 756 rumah. Dan sisanya 44 rumah adalah pembangunan baru,”katanya.
Pihaknya mengakui, jika terus mengejar kekurangan dalam penyediaan rumah sehat baik yang disediakan oleh program provinsi Jawa Tengah maupun dari pusat. “Kalau di provinsi ada program “tuku lemah oleh rumah”. Kita baru belum beli tanah ya, masih tahap yang punya tanah sehingga yang punya tanah tapi belum bisa bangun sendiri bisa lewat program bangun baru. Tapi ada memang yang rumah bener- bener tidak layak tidak bisa terpakai dan tidak ditempati bisa diusulkan pembangunan baru. Jadi ada peningkatan kualitas rumah dari belum layak ke layak, kalau bangun baru memang dari nol dianggarkan Rp 40 juta per unit,”paparnya.
“Tahun kemarin alhamdulillah ada yang masuk ke program tuku lemah oleh omah, bisa mengentaskan 21 penghuni rusunawa. Tahap pertama, ada 10 orang mentas, selanjutnya sisanya bisa punya rumah juga. Ada yang mendapatkan rumah yang lokasinya di Mranggen. Kenapa jauh di Mranggen karena programnya dari propinsi,”lanjutnya.
“Selain kita terus berupaya menambah rumah RTLH lewat Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari pengembang untuk ikut membangun rumah sehat,”katanya.
Selain menggunakan APBD untuk tahun 2026 ini, kata Dia, pihaknya mengajukan ke kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Tahun ini dikucurkan 1.401 rumah. Sehingga total dengan APBD bisa melebihi target yang 1.000 unit tadi,”pungkasnya.(yuli)
