JAGABERITA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah sungai Pemali-Juana dan pemerintah kota Semarang segera melakukan langkah penanganan banjir yang kerap melanda wilayah Semarang, yakni di Kecamatan Tugu dan Ngaliyan akibat luapan sungai Plumbon. Sebab, setiap kali terjadi banjir usai turun hujan deras, genangan air yang merendam rumah warga semakin parah hingga mencapai ketinggian 2-3 meter.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman pun meminta BBWS Pemali Juana yang berwenang untuk menangani masalah sungai agar bisa melakukan percepatan normalisasi sungai Plumbon. Karena setiap kali turun hujan walau dengan intensitas sedang yang cukup lama, membuat di wilayah Tugu dan sekitarnya selalu tergenang banjir.
“Wilayah bantaran sungai akan kebanjiran terus, sampai menggenangi rumah warga, karena limpasan air sungai sering meluap. Meski sudah ditangani sementara oleh pemkot Semarang dan BBWS dengan menambal talut dan meninggikan parapetnya tapi airnya semakin lama makin tinggi akhirnya meluap juga,”ujarnya, saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang di Quest Hotel Plampitan Semarang, Rabu (25/2/2026).
“Kami juga terus mendorong pemkot Semarang untuk segera melakukan pembebasan lahan warga untuk proyek normalisasi. “Memang masih ada sebagian lahan yang masih proses pembebasan lahan karena menunggu anggaran dari BBWS,”imbuhnya.
Untuk itu, dewan berupaya untuk memberikan pengertian kepada warga agar tidak timbul gejolak lebih besar. Karena warga sudah was -was dengan dampak banjir yang makin meluas. “Pembahasan anggaran tentu ada mekanisme, tadi sudah ada kepastian dari BBWS, tinggal kita sampaikan kepada warga,”ungkapnya.
Pilus sapaan akrab Ketua DPRD juga berharap pemerintah kota Semarang juga bisa ikut mempersiapkan anggaran kekurangan untuk pembebasan lahan. “Kalau pemkot Semarang bisa membantu anggaran untuk pembebasan lahan juga menjadi keseriusan pemkot untuk percepatan normalisasi segera terwujud,”papar Pilus.
Kabid Pengembangan Jaringan Sumber Daya air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Lalu Ardian Bagus menjelaskan, terkait normalisasi Sungai Plumbon saat ini pada tahap penyelesaian land acquisition atau akuisisi lahan.
Sebelumnya, didahului dengan identifikasi lahan dan pembuatan desain. “Ditargetkan untuk tahap pembebasan lahan bisa selesai tahun 2026. Mudah- mudahan tahun ini bisa dilaksanakan dengan anggaran BBWS Pemali -Juana, sehingga tahun 2027 nanti tinggal pelaksanaan kontruksinya,”katanya.
“Kami minta DPRD dan pemkot Semarang untuk membantu mensosialisasikan terkait proyek normalisasi sungai plumbon. Sehingga kalau memang tahun ini sudah clear masalah sosial yaitu pembebasan lahan, baru bisa dilaksanakan ke tahap fisik,”katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto menambahkan, ada 92 bidang lahan warga yang sudah dibebaskan. Yaitu dengan anggaran BBWS sekitar Rp 79 Miliar, sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp 130 miliar lagi. “Kondisi saat ini sungai plumbon memang sudah kritis karena masa atau umur talut. Meski ditambal di bagian yang jebol akan terjadi di titik lain yang juga sudah kritis,”katanya. (yuli)
