JAGABERITA.ID – Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono meminta pemerintah menghentikan dan segera mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Permintaan itu disampaikan menyusul meninggalnya dua peserta SPPI saat mengikuti program latsarmil yang digagas pemerintah itu.
“Kasus meninggalnya dua peserta dalam Latsarmil sudah cukup alasan untuk memberhentikan Latsarmil dan mengevaluasinya, untuk melahirkan desain pelatihan yang cocok agar tidak ada korban lagi di kemudian hari,” ujar Agustinus, pada Rabu (24/6/2026).
Menurut Agustinus, peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam desain pelatihan yang diberikan kepada calon manajer koperasi.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa desain pelatihan tidak dipikirkan secara matang atau ceroboh dalam memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para Manajer KDMP,” kata dia.
Ia menilai, sebelum menyelenggarakan pelatihan, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar terkait tata kelola koperasi, mulai dari tugas manajer, pengurus, dan pengawas koperasi hingga upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas agar koperasi mampu menyejahterakan anggotanya. Selain itu, Agustinus juga mempertanyakan model kepemimpinan yang paling tepat diterapkan dalam koperasi.
“Koperasi saya pikir tepat dikelola dengan model kepemimpinan sipil, bukan model kepemimpinan militer, dengan sistem komando dan komunikasi satu arah,” ujar dia.
Menurut dia, manajer dan pengurus koperasi membutuhkan kemampuan berdialog serta mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi anggota agar produk dan layanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, pelatihan yang berfokus pada penyusunan rencana kerja koperasi, manajemen keuangan profesional, serta pemetaan sosial masyarakat akan jauh lebih relevan dibandingkan materi yang bersifat militeristik.
“Pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan rencana kerja koperasi dan penyusunan manajemen keuangan yang profesional akan jauh lebih bermanfaat bagi keberhasilan koperasi daripada pelatihan baris berbaris dan apel pagi,” ujar dia.
Agustinus mengakui pelatihan militer dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan disiplin. Namun, menurut dia, penerapan disiplin dalam dunia koperasi berbeda dengan disiplin di lingkungan militer.
Dalam koperasi, disiplin tecermin dari kemampuan manajer menyusun laporan tepat waktu, bersikap transparan dan akuntabel, serta tidak menyalahgunakan fasilitas koperasi untuk kepentingan pribadi.
Agustinus juga meminta pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah untuk merumuskan model pelatihan yang lebih tepat bagi manajer KDMP.
Menurut dia, dialog dan forum diskusi yang melibatkan Kementerian Koperasi, pelaku koperasi yang telah sukses, pakar koperasi, serta masyarakat perlu diinisiasi agar tata kelola koperasi berjalan lebih ramah dan sesuai prinsip good governance. (kompas*)
