JAGABERITA.ID – Ribuan nelayan di Pelabuhan Kejawanan, Kota Cirebon, Jawa Barat, terpaksa berhenti melaut selama hampir satu bulan terakhir akibat terbatasnya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Nelayan hanya mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah terbatas, sementara pasokan BBM non-subsidi tidak tersedia.
Terlihat sejumlah kapal nelayan tampak bersandar rapat di kawasan Pelabuhan Kejawanan. Tidak terlihat aktivitas bongkar muat maupun persiapan melaut seperti biasanya.
Bahkan, peralatan pengisian BBM juga terlihat tergeletak, sementara area pengisian bahan bakar sepi tanpa aktivitas.
Pembatasan BBM jenis solar bersubsidi membuat kapal nelayan, terutama di bawah 30 gross ton (GT), tidak dapat beroperasi.
Salah satu pengurus kapal, Tessi, mengatakan kapal berkapasitas 30 GT hanya mendapat jatah 15 kiloliter solar subsidi dari kebutuhan ideal 24 kiloliter.
Sudah satu bulan ini kami tidak melaut karena BBM tidak mencukupi. Biasanya kami tambah dari BBM industri swasta yang non-subsidi, tapi sekarang juga kosong,” ujar Tessi di Pelabuhan Kejawanan, Rabu (14/4/2026).
Untuk menutup kekurangan, nelayan biasanya membeli BBM non-subsidi dari pihak swasta, namun dalam sebulan terakhir pasokannya juga tidak tersedia.
-Pasokan Non-Subsidi Ikut Langka
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Karsudin, mengatakan, bahwa kelangkaan tidak hanya terjadi pada BBM subsidi, tetapi juga non-subsidi.
“Sudah satu bulan terakhir tidak ada pengiriman BBM non-subsidi ke Cirebon. Ini yang membuat nelayan benar-benar tidak bisa melaut,” ujarnya.
Ia menyebut lebih dari 100 kapal nelayan saat ini tertahan di Pelabuhan Kejawanan.
Dampak kondisi ini dirasakan langsung oleh para anak buah kapal (ABK). Dalam satu kapal, rata-rata terdapat sekitar 13 ABK yang kini kehilangan pekerjaan sementara. Secara keseluruhan, sekitar 1.300 pekerja terdampak karena kapal tidak dapat melaut.
Para pengurus kapal bersama HNSI Kota Cirebon telah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM, Pertamina, dan Pemerintah Kota Cirebon untuk meminta penambahan kuota BBM subsidi.
Mereka mengusulkan kuota ditingkatkan dari 15 kiloliter menjadi 24 kiloliter agar nelayan bisa kembali melaut tanpa bergantung pada BBM non-subsidi.
“Kami berharap ada solusi cepat, karena ini menyangkut kehidupan ribuan nelayan dan keluarganya,” papar Karsudin.
Hingga kini, nelayan masih menunggu respons pemerintah agar aktivitas melaut di Pelabuhan Kejawanan dapat kembali normal. (kompas*)
