JAGABERITA.ID – Hingga 31 Oktober 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 32,02 triliun 2026. Capaian penerimaan pajak tersebut tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan setara dengan 77,04 persen dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp 41,56 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Arif Yanuar, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11/2026). “Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp 32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan telah mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini,” ujar Arif. Realisasi Januari hingga Oktober 2026 tersebut juga lebih tinggi Rp 986,34 miliar atau 3,18 persen dibandingkan proyeksi sebesar Rp 31,03 triliun. Khusus pada Oktober 2026, realisasi penerimaan mencapai Rp 2,77 triliun, lebih tinggi Rp 75,99 miliar dari proyeksi bulan tersebut. Berdasarkan jenis pajak, PPN dan PPnBM mencatat realisasi terbesar, yakni Rp 19,45 triliun, dengan pertumbuhan 36,27 persen. Penerimaan PPh Nonmigas mencapai Rp 13,09 triliun atau tumbuh 30,00 persen, sedangkan PBB dan BPHTB terealisasi Rp 37,90 miliar dengan pertumbuhan 23,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pos Pajak Lainnya tercatat minus Rp 557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79 persen. Dari sisi sektoral, lima sektor dengan kontribusi terbesar menyumbang 88,21 persen dari total penerimaan hingga Oktober 2026.Berdasarkan data ALCO Regional Kanwil DJP Jawa Tengah I periode Januari–Oktober 2026, sektor Industri mendominasi dengan kontribusi 53,19 persen atau Rp 17,03 triliun, tumbuh 33,3 persen. Selanjutnya, sektor Perdagangan Besar dan Eceran berkontribusi 20,07 persen atau Rp 6,43 triliun, tumbuh 20,4 persen.
Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang 9,15 persen atau Rp 2,93 triliun dengan pertumbuhan 16,7 persen. Adapun sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi berkontribusi 3,34 persen atau Rp 1,07 triliun, terkontraksi 6,7 persen, sementara sektor Konstruksi berkontribusi 2,46 persen atau Rp 788,77 miliar dengan kontraksi 16,7 persen. Arif Yanuar juga mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai PMK-71 Tahun 2026 agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih baik, memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan. (Yuli)











