JAGABERITA.ID – Bank Indonesia (BI) mencatat sepanjang Kuartal I 2026 sebanyak 1,7 miliar dollar AS modal asing keluar dari Indonesia Rp 28 triliun. (dengan asumsi kurs Rp 16.500 per dollar AS).
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keluarnya investasi asing pada tiga bulan pertama tahun ini dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah. Dinamika perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) membuat aliran modal global terus bergeser ke safe-haven assets terutama pasar uang AS sejalan dengan meningkatnya preferensi investor terhadap aset aman.
“Dari transaksi modal dan finansial, investasi portofolio asing pada Januari-Maret 2026 mencatat net outflows sebesar 1,7 miliar dollar AS,” ujarnya saat konferensi pers, Rabu (22/4/2026).
Kendati demikian, pada awal Kuartal II 2026 tepatnya pada 1-20 April kemarin aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia sebesar 1,9 miliar dollar AS.
Net inflows itu masuk melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen.
Perry mengungkapkan, bank sentral akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter untuk mendorong peningkatan aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hal ini untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.
“Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing,” jelas Perry.
Berdasarkan data per 21 April 2026, posisi instrumen moneter SRBI tercatat sebesar Rp 885,41 triliun, antara lain didukung dengan kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp 165,98 triliun atau sekitar 18,75 persen dari total outstanding.
Di sisi lain, BI juga membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.
Adapun BI telah membeli SBN senilai Rp 111,54 triliun hingga 21 April 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp 56,53 triliun. “Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter,” paparnya. (kompas*)
