JAGABERITA.ID – Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti wacana mekanisme ‘war tiket’ atau sistem pendaftaran langsung tanpa antrean panjang dalam pemberangkatan haji. Selly mengatakan penetapan keberangkatan haji harus berlandaskan prinsip keadilan.
“Penetapan perjalanan haji harus memiliki prinsip distribusi berkeadilan. Artinya, negara berkewajiban untuk tetap memberangkatkan terutama jemaah dalam antrean yang faktanya telah ada jauh sebelum adanya BPKH,” ujar Selly Gantina dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Selly mengatakan sistem antrean berbasis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sistem ini, kata dia, menempatkan jemaah sesuai urutan pendaftaran sebagai bentuk keadilan dan kepastian layanan.
“Artinya, antrean adalah konsekuensi sistemik dari keterbatasan kuota, bukan akibat keberadaan satu lembaga tertentu,” tambahnya.
Selly menyoroti jumlah jemaah yang saat ini masih menunggu keberangkatan. Dia menyebut ada sekitar 5 juta orang telah masuk daftar antrean haji.
“Realitas utama kita hari ini, yaitu adanya sekitar 5 juta jemaah yang sudah masuk dalam daftar antrean dan menunggu bertahun-tahun,” kata Selly.
Sebab itu, dia menegaskan prioritas utama tetap diberikan kepada jemaah yang lebih dulu mendaftar. Negara, kata dia, memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.
“Menyangkut kemungkinan adanya celah biaya tambahan dalam skema ‘war tiket’, ini menjadi catatan penting. Tanpa tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel, skema seperti ini berpotensi membuka ruang spekulasi, bahkan komersialisasi yang tidak sehat dalam ibadah haji,” tambahnya.
Selly mengatakan penyelenggaraan haji bukan hanya persoalan layanan. Tapi juga menyangkut prinsip keadilan dan perlindungan jemaah.
Dia menilai wacana ‘war tiket’ bisa dilihat sebagai inovasi. Namun, dia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap mengacu pada prinsip keadilan dan transparansi.
Sebab itu, menurutnya, wacana ‘war tiket’ harus memiliki proporsi yang jelas. Dia menilai jika seluruh skema keberangkatan dialihkan menjadi mekanisme ‘war tiket’ akan berpotensi menimbulkan polemik. (dtk*)
